Pemprov Jawa Tengah Membuat Kebijakan SPP SMA/SMK/SLB Negeri Gratis se-Jawa Tengah yang Berlaku pada 2020
TernyataBegitu.Com – Kebijakan baru perihal SPP SMA/SMK/SLB Negeri Gratis se-Jawa Tengah yang akan mulai pada tahun 2020 disambut hangat oleh para orang tua dan siswa. Pasalnya SPP yang dulunya untuk dibayarkan kepada sekolah bisa digunakan untuk kepentingan lain para siswa. Contohnya membeli alat tulis dan barang yang dibutuhkan siswa untuk belajar di kelas. Mengingat tidak semua orang tua memiliki dana ekonomi yang cukup untuk biaya sekolah anaknya. Di desa banyak orang tua menyekolahkan anaknya untuk belajar di sekolah milik pemerintah semata-mata demi mencukupi biaya agar tidak terlalu mahal dibandingkan bersekolah swasta.
Baca Juga : Informasi Terupdate covid-19 dan persebarannya
Mengenai kebijakan baru, Hal ini pun telah dikonfirmasi pada akun sosial media Gubernur Jawa Tengah @ganjarpranowo
Kebijakan baru tersebut tercantum di Surat Edaran (SE) No 420/2020 tertanggal 2 Januari 2020 yang telah diedarkan ke sekolah – sekolah di Jawa Tengah. Pengantar surat edaran tersebut beratasnamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tentang Pembiayaan Penyelenggara Pendidikan. Maka dari itu kepala sekolah, komite, dan para guru diwajibkan mensosialisasikan program baru tersebut.
“Mulai tahun ini SPP gratis, jadi kalau ada yang sudah terlanjur membayar penuh, wajib dikembalikan. Pihak sekolah juga harus transparan terkait anggaran sekolah yang dikelola. Kami minta para siswa ikut mengawasi, karena termasuk bagian dari agen korupsi,” kata Ganjar Pranowo, Rabu (8/1).
Ganjar mengatakan akan menindak tegas jika masih ada pihak sekolah yang masih melakukan pungutan kepada sejumlah siswa tanpa sepengetahuan Dinas P & k atau cabang dinas. Segala bentuk pungutan, harus diketahui orangtua siswa dan harus disepakati bersama.
Sementara itu, Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp860,4 miliar untuk menyukseskan program tersebut. Selain itu, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi kepada sekolah – sekolah swasta berupa bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) sebesar Rp123,85 miliar. BOSDA untuk MA negeri dan swasta juga telah disiapkan sebesar Rp26,5 miliar.
